JAKARTA - Lembaga Pengembangan Ekonomi dan Keuangan (Institute for Development of Economics and Finance/Indef)
mendesak keberpihakan partai-partai politik terhadap persoalan
demokratisasi ekonomi. Hal ini dilakukan mengingat belum adanya partai
yang menegaskan keberpihakannya terhadap persoalan tersebut.
Ekonom
Senior Indef M Fadhil Hasan mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya
belum menemukan satu partai politik pun yang menjamah persoalan
demokratisasi ekonomi. Partai-partai politik saat ini masih berkutat
pada persoalan demokratisasi politik seperti penempatan calon
legislatif dan pemenangan kursi politik.
"Karena itu, kita
mendesak partai-partai politik untuk segera menyampaikan pesan
demokrasi ekonomi. Hal ini agar masyarakat punya pilihan jelas, selain
demi suksesnya demokrasi politik sendiri," ujar Fadhil pada diskusi Pasar Politik, Platfrom Partai, dan Demokrasi Ekonomi di Restoran Bebek Bali, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2008).
Fadhil
menuturkan, demokratisasi ekonomi yang dibutuhkan untuk pembangunan
ekonomi masyarakat telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Pada pasal, contoh dia, pengelolaan dan pemanfaatan cabang-cabang
ekonomi dan produksi sumber daya alam sepenuhnya dikuasai negara untuk
kesejahteraan masyarakat.
"Tentu saja, demokrasi ekonomi yang
kita butuhkan saat ini adalah kontekstualisasi amanat UUD tersebut ke
dalam konteks kekinian," paparnya.
Menurut Fadhil, pelaksanaan
demokratisasi ekonomi yang dibutuhkan saat ini adalah persoalan
ketimpangan kepemilikan aset ekonomi seperti kepemilikan lahan pada
kalangan petani. Persoalan lain adalah kemandirian ekonomi baik pada
sektor energi, pangan, maupun keuangan.
Fadhil menambahkan,
partai-partai politik partisipan Pemilu 2009 belum ada yang berani
mengusung gagasan reforma agraria. Padahal reforma agraria merupakan
salah satu bagian dari demokratisasi ekonomi.
"Demikian halnya
pada kemandirian pangan, energi, dan keuangan. Bukan isolasianisme
ekonomi, tapi kedaulatan ekonomi sebetulnya yang harus ditekankan,"
tambahnya. (Zaenal Muttaqin /Sindo/ade)
Sumber : okezone
Sunday, March 31, 2013
Inflasi Maret 0,63%, Inflasi Tahunan Sudah 2,43%
JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka
inflasi Maret 2013 berada di angka 0,63 persen. Angka inflasi lebih
rendah dari Februari 2013 berada di angka 0,75 persen. Kepala BPS Suryamin menjelaskan, inflasi tahun kalender berada sekira 2,43 persen dan inflasi secara year-on-year (yoy) berada di 5,90 persen. Sementara, secara yoy inflasi inti berada di 4,21 persen dan 0,13 persen untuk Maret.
"Kalau lihat 0,63 masih tinggi, dibandingkan lima tahun belakangan, kecuali Maret 2008, tapi dibandingkan 2009, 2010, 2011, dan 2012 lebih tinggi, ini dominan bahan makanan yang menjadi dampaknya," ujar Suryamin di kantornya, Jalan Raya Pasar Baru, Jakarta, Senin (1/4/2013).
Menurut dia, dari 66 kota, Indeks Harga Konsumen (IHK) di 58 kota tercatat mengalami inflasi. Sementara 8 kota deflasi. Inflasi tertinggi di sorong yang berada di 1,73 persen dan pangkal pinang dan Cirebon 1,7 persen.
Sedangkan terendah Pekan Baru 0,04 persen. Sedangkan deflasi tertinggi di Jaya Pura 2,63 persen dan Tanjung Pinang 0,87 persen. "Maret dan April masa-masa panen, jadi ada komoditi menurun, jadi bisa menderek ke bawah," ujar Suryamin.
Suryamin mengatakan walaupun demikian bahan makanan menjadi hal yang menonjol jelas penyebab inflasi. Jadi diimbau pemerintah harus melihat kontrol bahan makanan ke depan. (mrt)
Ekonomi Kerakyatan Tak Berkembang
YOGYAKARTA - Sistem ekonomi kerakyatan sejauh
ini dinilai masih tidak berkembang. Tidak berkembangnya sistem ekonomi
kerakyatan disebabkan belum adanya model pengukuran sebagai indikator
untuk menentukan berhasil dan tidaknya praktik ekonomi kerakyatan.
“Teorinya saja belum punya apalagi model ukurannya,” kata peneliti dari Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (PSEK) UGM Awan Santosa, SE, M.Sc.
Lebih lanjut Awan menambahkan, kondisi tersebut berbeda dibandingkan dengan sistem ekonomi neoliberal yang memiliki ukuran-ukuran sebagai indikator seperti adanya indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, inflasi, indeks keterbukaan ekonomi dan bisnis dan sebagainya.
“Para penggiat dan peneliti ekonomi kerakyatan sudah seharusnya masuk ke wilayah terapan dan tidak lagi berwacana,” katanya.
Yang terjadi saat ini, imbuh Awan, liberalisasi dan privatisasi sektor-sektor ekonomi strategis semakin mendominasi struktur ekonomi Indonesia. Mayoritas aset dan pengelolaan produksi nasional dipegang dan dikelola pemodal asing.
Dicontohkan, saat ini kurang lebih 67 persen saham perusahaan di BEI, dan 50 persen Bank Umum dan 85,4 persen ladang migas sudah dikuasai pemodal luar negeri.
“Belum lagi pemodal ini juga mendominasi perkebunan, ritel, telekomunikasi, air minum, aneka tambang, dan berbagai sektor strategis lainnya,” pungkasnya.(Satria Nugraha/Trijaya/mbs)
“Teorinya saja belum punya apalagi model ukurannya,” kata peneliti dari Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (PSEK) UGM Awan Santosa, SE, M.Sc.
Lebih lanjut Awan menambahkan, kondisi tersebut berbeda dibandingkan dengan sistem ekonomi neoliberal yang memiliki ukuran-ukuran sebagai indikator seperti adanya indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, inflasi, indeks keterbukaan ekonomi dan bisnis dan sebagainya.
“Para penggiat dan peneliti ekonomi kerakyatan sudah seharusnya masuk ke wilayah terapan dan tidak lagi berwacana,” katanya.
Yang terjadi saat ini, imbuh Awan, liberalisasi dan privatisasi sektor-sektor ekonomi strategis semakin mendominasi struktur ekonomi Indonesia. Mayoritas aset dan pengelolaan produksi nasional dipegang dan dikelola pemodal asing.
Dicontohkan, saat ini kurang lebih 67 persen saham perusahaan di BEI, dan 50 persen Bank Umum dan 85,4 persen ladang migas sudah dikuasai pemodal luar negeri.
“Belum lagi pemodal ini juga mendominasi perkebunan, ritel, telekomunikasi, air minum, aneka tambang, dan berbagai sektor strategis lainnya,” pungkasnya.(Satria Nugraha/Trijaya/mbs)
Subscribe to:
Posts (Atom)