YOGYAKARTA - Sistem ekonomi kerakyatan sejauh
ini dinilai masih tidak berkembang. Tidak berkembangnya sistem ekonomi
kerakyatan disebabkan belum adanya model pengukuran sebagai indikator
untuk menentukan berhasil dan tidaknya praktik ekonomi kerakyatan.
“Teorinya saja belum punya apalagi model ukurannya,” kata peneliti dari Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (PSEK) UGM Awan Santosa, SE, M.Sc.
Lebih lanjut Awan menambahkan, kondisi tersebut berbeda dibandingkan dengan sistem ekonomi neoliberal yang memiliki ukuran-ukuran sebagai indikator seperti adanya indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, inflasi, indeks keterbukaan ekonomi dan bisnis dan sebagainya.
“Para penggiat dan peneliti ekonomi kerakyatan sudah seharusnya masuk ke wilayah terapan dan tidak lagi berwacana,” katanya.
Yang terjadi saat ini, imbuh Awan, liberalisasi dan privatisasi sektor-sektor ekonomi strategis semakin mendominasi struktur ekonomi Indonesia. Mayoritas aset dan pengelolaan produksi nasional dipegang dan dikelola pemodal asing.
Dicontohkan, saat ini kurang lebih 67 persen saham perusahaan di BEI, dan 50 persen Bank Umum dan 85,4 persen ladang migas sudah dikuasai pemodal luar negeri.
“Belum lagi pemodal ini juga mendominasi perkebunan, ritel, telekomunikasi, air minum, aneka tambang, dan berbagai sektor strategis lainnya,” pungkasnya.(Satria Nugraha/Trijaya/mbs)
“Teorinya saja belum punya apalagi model ukurannya,” kata peneliti dari Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (PSEK) UGM Awan Santosa, SE, M.Sc.
Lebih lanjut Awan menambahkan, kondisi tersebut berbeda dibandingkan dengan sistem ekonomi neoliberal yang memiliki ukuran-ukuran sebagai indikator seperti adanya indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, inflasi, indeks keterbukaan ekonomi dan bisnis dan sebagainya.
“Para penggiat dan peneliti ekonomi kerakyatan sudah seharusnya masuk ke wilayah terapan dan tidak lagi berwacana,” katanya.
Yang terjadi saat ini, imbuh Awan, liberalisasi dan privatisasi sektor-sektor ekonomi strategis semakin mendominasi struktur ekonomi Indonesia. Mayoritas aset dan pengelolaan produksi nasional dipegang dan dikelola pemodal asing.
Dicontohkan, saat ini kurang lebih 67 persen saham perusahaan di BEI, dan 50 persen Bank Umum dan 85,4 persen ladang migas sudah dikuasai pemodal luar negeri.
“Belum lagi pemodal ini juga mendominasi perkebunan, ritel, telekomunikasi, air minum, aneka tambang, dan berbagai sektor strategis lainnya,” pungkasnya.(Satria Nugraha/Trijaya/mbs)
No comments:
Post a Comment